File Pendidikan Surat Edaran Wacana Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bos

Surat Edaran Wacana Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bos

Posted on
Berikut ini yaitu berkas Surat Edaran mengenai Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawabanan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/SJ Tahun 2017 silahkan kamu unduh pada format PDF. Berkas ini gampang-gampangan mempunyai kegunaan selaku tumpuan ditujukan buat Pengajar, Kepala Sekolah dan pihak lainnya yang terlibat pada pengelolaan dana BOS.

File Pendidikan Surat Edaran Wacana Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bos
Surat Edaran mengenai Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawabanan Dana BOS

Surat Edaran mengenai Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawabanan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berikut ini kutipan isi dari Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/SJ Tahun 2017:

PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN OLEH KABUPATEN/KOTA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pada rangka mewujudkan pengelolaan keuangan tempat yang tertib, efisien, ekonomis, tepat sasaran, transparan dan bertanggung tanggapan khususnya pada hal pengelolaan Dana derma Operasional Sekolah (Dana BOS) yang diselenggarakan kabupaten/kota di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta buat menghindari permasalahan aturan yang timbul dikemudian hari bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal selaku diberikut:
1. Dana BOS ialah dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan lewat pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara yang berikutnya disebut RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah yang berikutnya disebut RKUD Provinsi.
2. Dana BOS dari yang dimaksud di angka 1, berikutnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dari RKUD eksklusif kepada masing-masing Satuan Pendidikan lewat prosedur hibah, paling usang 7 (tujuh) hari kerja sehabis diterimanya Dana BOS dimaksud di RKUD Provinsi.
3. Menurut Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah dari yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah mengamanatkan tiruana penerimaan dan pengeluaran tempat dianggarkan pada APBD dan dilakukan lewat Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan pada hal penerimaan dan pengeluaran tempat tak dilakukan lewat Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang- seruan dilakukan pencatatan dan ratifikasi oleh Bendahara Umum Daerah. 
4. Menurut Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diterangkan bahwa Pendapatan LRA diakui di dikala diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah. lnterprestasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 mengenai Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Di Rekening Kas Umum Negara/Daerah diterangkan bahwa pengukuhan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD selaku pemegang hak akses dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD selaku diantara tempat penampungnya. Berikutnya klarifikasi IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan pun meliputi beberapa aspek antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan eksklusif tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas akseptor wajib melaporkannya kepada BUN/BUD buat diakui selaku pendapatan negara/daerah.
5. Buat melaksanakan hal dari yang dimaksud di angka 3 dan angka 4 disampaikan kepada Saudara dan buat berikutnya dilaksanakan yakni Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawabanan Dana BOS Saluan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan oleh Kabupalen/Kola di APBD dengan rincian selaku diberikut:
a. Penganggaran:
1) Penganggaran Dana BOS bagi Saluan Pendidikan Negeri pada APBD, dilelapkan menurut alokasi Dana BOS bagi Saluan Pendidikan Negeri yang bersangkulan dari yang yang tercanturn pada Kepulusan Gubernur lenlang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS di seliap Saluan Pendidikan Kabupalen/Kola dan Kepulusan Gubernur dimaksud ditelapkan selelah alokasi Dana BOS setiap Provinsi dengan menurut kelenluan peraluran perundang-undangan.
2) Pada hal Kepulusan Gubernur tentanq Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS di seliap Saluan Pendidikan Kabupaten/Kola dari yang dimaksud di angka 1) belum dilelapkan, karenanya penganggaran Dana BOS tersebut didasarkan di alokasi penyaluran final lriwulan IV lahun sebelumnya.
3) Menurut alokasi Dana BOS dari yang dimaksud di angka 1) atau angka 2), Kepala Saluan Pendidikan Negeri menyusun Rencana Kegialan dan Anggaran Sekolah yang berikutnya disebut RKAS Dana BOS yang memual rencana belanja Dana BOS.
4) Rencana belanja Dana BOS dari yang dimaksud di angka 3), dianggarkan dengan mempedomani Pelunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang diputuskan oleh Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.
5) Kepala Saluan Pendidikan Negeri memberikan RKAS Dana BOS dari yang dimaksud di angka 3) kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan di Kabupalen/Kola.
6) Menurut RKAS Dana BOS dari yang dimaksud di angka 5), Kepala SKPD Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kola menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjulnya disebul RKA-SKPD, yang memual rencana pendapalan Dana BOS dan belanja Dana BOS.
7) Rencana Pendapalan Dana BOS di RKA-SKPD dari yang dimaksud di angka 6) dianggarkan di Kelompok Pendapalan Asli Daerah, Jenis Lain-Lain Pendapalan Asli Daerah yang sah, Obyek Dana BOS, Rincian Obyek Dana BOS di masing-masing Saluan Pendidikan Negeri sesuai instruksi rekening berkenaan.
8) Rencana belanja Dana BOS di RKA-SKPD dari yang dimaksud di angka 6) dianggarkan di Kelompok Belanja Seketika, Program BOS, yang diuraikan ke pada Kegialan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai instruksi rekening berkenaan. 
9) RKA-SKPD dari yang dimaksud angka 6) dipergunakan selaku bahan penyusunan Peraturan Daerah yang berikutnya disebut Perda mengenai APBD dan Peraturan Kepala Daerah yang berikutnya disebut Perkada mengenai Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pelaksanaan dan Penatausahaan:
1) Menurut Perda mengenai APBD dan Perkada mengenai Penjabaran APBD dari yang dimaksud di abjad a angka 9), Kepala SKPD Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang berikutnya DPA-SKPD yang memuat pendapatan dan belanja Dana BOS sesuai dengan RKA-SKPD dari yang dimaksud di abjad a angka 6).
2) Buat menyelenggarakan kegunaan perbendaharaan dana BOS, Kepala Daerah mengangkat Bendahara Dana BOS di masing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap tahun anggaran ganjal usul Kepala SKPD Dinas Pendidikan lewat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berikutnya disebut PPKD. Pengangkatan bendahara tersebut diputuskan dengan Keputusan Kepala Dae rah.
3) Bendahara Dana BOS dari yang dimaksud di angka 2), membuka rekening Dana BOS di masing-masing Satuan Pendidikan Negeri atas nama Saluan Pendidikan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan lewat Kepala SKPD Dinas Pendidikan, yang berikutnya rekening tersebut diputuskan oleh Bupati/Walikota.
4) Kepala SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan Rekening Dana BOS di masing-masing Satuan Pendidikan Negeri dari yang dimaksud di angka 3) kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi, sebelum dilaksanakan penanhadiranan Naskah Perjanjian Hibah yang berikutnya disebut NPH BOS.
5) Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rekening Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri dari yang dimaksud di angka 3) dilakukan sehabis penanhadiranan NPH BOS.
6) Penerimaan Dar.a BOS di masing-masing Saluan Pendidikan dari yang dimaksud di angka 5), diakui selaku pendapatan SKPD Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota buat digunakan eksklusif pada rangka pelayanan pendidikan di masing-masing Satuan Pendidikan Negeri.
7) Pada hal terdapat bunga dan/atau jasa giro pada pengelolaan Dana BOS, karenanya bunga dan/atau jasa giro tersebut menambah pendapatan Dana BOS di tahun anggaran berkenaan dan sanggup eksklusif digunakan buat pelayanan pendidikan di Satuan Pendidikan bersangkutan dengan berpedoman di Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berkenaan.
8) Pada hal hingga dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOS di Satuan Pendidikan Negeri, karenanya sisa Dana BOS diarsipkan selaku Sisa Lebih Pernbiayaan yang berikutnya disebut SILPA tahun berkenaan, dan berikutnya digunakan di tahun anggaran diberikutnya dengan berpedoman di Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun diberikutnya.
9) Tata Teknik Pencatatan dan Penyampaian Report Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS selaku diberikut:
a) Bendahara Dana BOS di Saluan Pendidikan Negeri mencatat pendapatan dan belanja Dana BOS di Buku Kas Umum dan juga Buku Kas Pemmenolong dengan contoh format Buku Kas Umum, Buku Kas Pemmenolong, Buku Pemmenolong Bank, Buku Pemmenolong Pajak dan Buku Pemmenolong Rincian Objek Belanja di Bendahara Dana BOS. 
b) Bendahara Dana BOS di Saluan Pendidikan Negeri memberikan realisasi pendapatan dan realisasi belanja setiap bulan kepada Kepala Saluan Pendidikan, dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah, paling usang di tanggal 5 bulan diberikutnya, buat ratifikasi oleh Kepala Saluan Pendidikan.
c) Menurut Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pemmenolong dari yang dimaksud di abjad a), Bendahara Dana BOS menyusun Report Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS masing-masing Saluan Pendidikan Negeri setiap triwulan.
d) Bendahara Dana BOS memberikan Report Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS dari yang dimaksud di abjad c) kepada Kepala Saluan Pendidikan Negeri, buat berikutnya disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan di setiap triwulan paling usang tanggal 10 bulan diberikutnya sehabis triwulan yang bersangkutan berakhir.
e) Penyampaian Report Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS dari yang dimaksud di abjad d) dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawaban Kepala Saluan Pendidikan Negeri.
f) Pada hal mempertimbangkan lokasi, kondisi geografis dan jarak tempuh serta pertimbangan adil lainnya, Bupati/Walikota sanggup menetapkan kebijakan penyampaian Report Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS dari yang dimaksud di abjad d) dilakukan setiap semester paling usang tanggal 10 bulan diberikutnya sehabis semester yang bersangkutan berakhir.
g) Menurut Report Realisasi Pendapatan dan Belanja dari Kepala Saluan Pendidikan dari yang dimaksud di abjad d} atau abjad f), Kepala SKPD Dinas Pendidikan memberikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang berikutnya disebut SP3B Saluan Pendidikan Negeri kepada PPKD.
h) Menurut SP3B Saluan Pendidikan dari yang dimaksud di abjad g), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Saluan Pendidikan Negeri.
i) Pejabat Penatausahaan Keuangan yang berikutnya disebut PPK SKPD Dinas Pendidikan dan PPKD selaku BUD melaksanakan pembukuan ganjal pendapatan dan belanja Dana BOS Saluan Pendidikan menurut SP2B Dana BOS Saluan Pendidikan dari yang dimaksud di abjad h), dengan berpedoman di ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pelaporan dan Pertanggungjawabanan:
1) Kepala Saluan Pendidikan Negeri bertanggungjawaban secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana BOS yang diterima eksklusif oleh Satuan Pendidikan.
2) Menurut SP2B Saluan Pendidikan dari yang dimaksud di abjad b angka 9 abjad i), Kepala SKPD Dinas Pendidikan menyusun Report Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS serta menyajikan pada Report Keuangan SKPD Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota yang akan dikonsolidasikan menjadi Report Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. 
3) Pada hal alokasi Dana BOS pada Perda mengenai APBD yang dianggarkan menurut alokasi penyaluran final triwulan IV tahun sebelumnya dari yang dimaksud di abjad a angka 2), tak sesuai dengan alokasi Dana BOS pada Keputusan Gubernur mengenai Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS di setiap Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota dari yang dimaksud di abjad a angka 1), karenanya pemerintah kabupaten/kota mesti melaksanakan adaptasi alokasi Dana BOS pada Perda mengenai APBD dengan memperhitungkan sisa Dana BOS tahun sebelumnya di masing-masing Satuan Pendidikan Negeri.
4) Penyesuaian alokasi Dana BOS dari yang dimaksud di angka 3) dilakukan dengan terlebih lampau melaksanakan perubahan Perkada mengenai Penjabaran APBD, dan pemdiberitahuan kepada Pimpinan DPRD, buat berikutnya ditampung pada Perda mengenai perubahan APBD.
5) Pada hal alokasi Dana BOS pada Perda mengenai Perubahan APBD dari yang dimaksud di angka 3) tak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS triwulan IV tahun berjalan, karenanya pemerintah kabupaten/kota mesti melaksanakan adaptasi alokasi Dana BOS dengan melaksanakan perubahan Perkada mengenai Penjabaran Perubahan APBD, dan pemdiberitahuan kepada Pimpinan DPRD, buat berikutnya diarsipkan pada Report Realisasi Anggaran (LRA).
6) Pada hal Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri belum dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016, karenanya buat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS pada Report Keuangan Pemerintah Daerah, pendapatan dan belanja Dana BOS sekurang- kurangnya disajikan pada Neraca, Report Operasional (LO), dan Catatan atas Report Keuangan (CaLK).
6. Buat mempergampang pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah tempat kabupaten/kota, supaya mempedomani pola format penganggaran, pola format pelaksanaan dan penatausahaan serta pola format pelaporan dan pertanggungjawabanan dari yang tercantum pada Lampiran yang ialah bab tak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Pada Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/SJ Tahun 2017 tersebut ada bab atau format yang mesti di isi oleh Sekolah yakni Format Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah RKAS. Selain format RKS, Surat Edaran Mendagri Nomor: 910/106/SJ Tahun 2017 ini pun mempersembahkan pola Format buku Kas Umum, format buku kas pemmenolong, Buku Pemmenolong Bank, buku Pemmenolong Pajak, Format Report Realisasi Dana BOS, dan contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang buat oleh kepala sekolah.

    Unduh Berkas Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/SJ Tahun 2017

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ini silahkan lihat di pratinjau atau file preview di bawah ini:

    Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/SJ Tahun 2017

    Unduh File:

    Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawabanan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.pdf


    Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Surat Edaran mengenai Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawabanan Dana BOS. Semoga sanggup bermanfaa.
    Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI