File Pendidikan Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Smk Tahun 2018

Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Smk Tahun 2018

Posted on
Berikut ini yakni berkas Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018. Unduh file format PDF.

File Pendidikan Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Smk Tahun 2018
Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018

Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018:

Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018

DAFTAR ISI

  1. DASAR HUKUM
  2. PETUNJUK UMUM
  3. PETUNJUK KHUSUS REGISTRASI PENGGUNAAN IJAZAH OLEH SATUAN PENDIDIKAN
  4. PETUNJUK KHUSUS REGISTRASI IJAZAH OLEH DINAS PENDIDIKAN
LAMPIRAN:

  1. Format Registrasi Penggunaan Ijazah oleh Satuan Pendidikan
  2. contoh Penginputan Format Registrasi Penggunaan Ijazah oleh Satuan Pendidikan
  3. Dokumen Registrasi Distribusi Ijazah oleh Dinas Pendidikan Provinsi
  4. contoh Dokumen Registrasi Distribusi Ijazah oleh Dinas Pendidikan Provinsi
  5. Dokumen Registrasi Pemusnahan dan Redistribusi Ijazah oleh Dinas Pendidikan Provinsi
  6. Dokumen Registrasi Pemusnahan dan Redistribusi Ijazah oleh Dinas Pendidikan Provinsi

PETUNJUK TEKNIS PENATAUSAHAAN BLANGKO IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018

A. DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ihwal Standar Nasional Pendidikan dari yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ihwal Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ihwal Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) dari yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ihwal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 ihwal Kerangka Basic dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 ihwal Standar Penilaian Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 ihwal Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 ihwal Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.
  8. Peraturan Kepala Balitbang Nomor 016/H/EP/2018 Tanggal 5 Maret 2018 Mengenai Wujud, Spesifikasi, dan Penginputan Blangko Ijazah di Satuan Pendidikan Basic dan Menengah.
  9. SK Dirjen Mandikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008 ihwal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
  10. SK Dirjen Dikmen Nomor 7013/D/KP/2013 ihwal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
  11. SK Dirjen Dikmen Nomor 1464/D3.3/KEP/KP/2014 ihwal Struktur Kurikulum SMK/MAK.

B. PETUNJUK UMUM

  1. Penerbitan ijazah didasarkan di prinsip kehati-hatian, akurasi dan legalitas, oleh alasannya yakni itu pada prosesnya meliputi beberapa aspek perencanaan dan pengadaan, hal-hal yang tercantum pada dokumen, penginputan, penanhadiranan, registrasi, penyimpanan dan pengendalian. 
  2. Butir-butir yang terdapat di petunjuk teknis ini melengkapi dan menguatkan petunjuk teknis penginputan ijazah Sekolah Menengah kejuruan tahun pembelajaran 2017/2018 tercantum pada lampiran surat Direktur Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan Nomor: 3817/D5.3/KP/2018 tanggal 24 April 2018.
  3. Di tahun pembelajaran 2017/2018 terdapat empat jenis Ijazah yaitu: i. Ijazah buat sekolah yang memakai Kurikulum 2006 Program 3 Tahun ii. Ijazah buat sekolah yang memakai Kurikulum 2006 Program 4 Tahun iii. Ijazah buat sekolah yang memakai Kurikulum 2013 Program 3 Tahun iv. Ijazah buat sekolah yang memakai Kurikulum 2013 Program 4 Tahun Perbedaan tersebut terletak di arahan blangko yang terletak di halaman muka. contoh Kode Blangko Kode Keterangan DN-Mk/13 0000000 Kurikulum 2013 – DN-Mk/06 0000000 Kurikulum 2006.
  4. Blangko ijazah didistribusikan kepada satuan pendidikan sejumlah pelajar yang tercantum di BIO UN dan/atau Dapodikdasmen.
  5. Blangko ijazah per jenis dicetak dengan numerator kontinyu tanpa dibedakan kodifikasi provinsi. Oleh alasannya yakni itu bila ada provinsi yang mengalami belum sempurnanya blangko sanggup membangun surat seruan blangko di provinsi lain sesuai jenisnya dilengkapi dengan diberita acara.
  6. langko ijazah dan ijazah ialah dokumen berharga, karenanya sebelum didistribusikan atau digunakan, mesti disimpan secara bagus dan kondusif di brankas atau lokasi penyimpanan yang mempunyai kunci.
  7. Seandainya terjadi kesalahan pada penginputan, ijazah dilarang dicoret, ditimpa, atau dihapus (tipe-ex), melainkan mesti diganti dengan blangko yang baru.
  8. Permintaan blangko gres alasannya yakni kesalahan dan belum sempurnanya blangko di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan/atau yang didiberikan wewenang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi lewat surat resmi.
  9. Permintaan blangko gres alasannya yakni kesalahan dan belum sempurnanya blangko di Dinas Pendidikan Provinsi dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau yang didiberikan wewenang kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan lewat surat resmi.
  10. Ijazah yang mengalami kesalahan penginputan disilang dengan tinta warna hitam di kedua sudut yang berlawanan di halaman muka dan belakang. a. Setelah seluruh penginputan Ijazah selesai, Ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai diberita program pemusnahan. b. Berita program pemusnahan Ijazah ditanhadirani oleh Kepala Sekolah yang disaksikan oleh pihak kepolisian.
  11. Sisa blangko Ijazah yang terdapat di sekolah, diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi lewat Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang diputuskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan disertai diberita program yang ditanhadirani oleh Kepala Sekolah dan Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi atau Ketua MKKS.
  12. Sisa blangko Ijazah Sekolah Menengah kejuruan yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi sanggup dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung semenjak jadwal penginputan Ijazah dengan disertai diberita program pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat yang mewakili.
  13. Pada hal ditemukan kesalahan penulisan pada ijazah setelah sisa blangko ijazah dimusnahkan, karenanya sanggup dibentuk ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.
  14. Setiap ijazah bagus yang diterbitkan, dimusnahkan, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, atau diredistribusi wajib diregistrasi.
  15. Registrasi ijazah terdiri dari pendaftaran penerapan ijazah oleh satuan pendidikan dan pendaftaran oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
  16. Satuan pendidikan/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi tak diperkenankan buat menahan atau tak mempersembahkan ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun. Pelajar pemilik Ijazah Sekolah Menengah kejuruan yang telah pindah domisili, Ijazah sanggup diambil ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan.

C. PETUNJUK KHUSUS REGISTRASI PENGGUNAAN IJAZAH OLEH SATUAN PENDIDIKAN

  1. Setiap blangko yang diterima oleh satuan pendidikan wajib dicatatkan di format pendaftaran yang sanggup dilihat di lampiran.
  2. Identitas ijazah yang wajib dicatatkan sekurang-kurangnya: i. Nomor Utama Sekolah Nasional (NPSN) yang menerbitkan ijazah ii. Jenis ijazah iii. Nomor seri ijazah iv. Nomor Induk Pelajar Nasional (NISN) v. Nomor akseptor Ujian Nasional vi. Kompetensi/Paket Keahlian vii. Nama Kepala Sekolah yang menerbitkan ijazah viii. Tempat dan Tanggal penerbitan ijazah.
  3. Bagi pelajar yang tak/belum mempunyai NISN karenanya wajib menambahkan identitas dari yang tercantum di butir 2 di atas sekurang-kurangnya: i. Nama pelajar pemilik ijazah sesuai sertifikat kelahiran/dokumen kelahiran ii. Tempat dan tanggal lahir pelajar pemilik ijazah iii. Nama orang tua/wali pelajar pemilik ijazah.
  4. Nomor akseptor Ujian Nasional terdiri atas 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor akseptor yang tertera di kartu tanda akseptor Ujian Nasional dan sama dengan yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). 1 (satu) digit meliputi informasi tahapan pendidikan, 2 (dua) digit meliputi informasi tahun, 2 (dua) digit meliputi informasi arahan provinsi, 2 (dua) digit meliputi informasi arahan Kabupaten/Kota, 3 (tiga) digit meliputi informasi arahan sekolah, 3 (tiga) digit meliputi informasi arahan urut peserta, dan 1 (satu) digit meliputi informasi validasi. contoh: Sekolah Menengah kejuruan 4-18-02-21-102-001-8
  5. Tempat dan tanggal penerbitan dengan nama Kabupaten/Kota daerah penerbitan, dilanjutkan dengan tanggal (2 digit) dan bulan ditulis dengan memakai karakter (tak boleh disingkat) sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan. contoh: Majalengka, 03 Mei 2018. Tambahan penjelasan: Pada hal Kepala Sekolah berhalangan tetap, dan belum ada kepala sekolah yang definitif, karenanya: a) Ijazah sanggup ditanhadirani oleh Plt Kepala Sekolah yang mempunyai jabatan fungsional pengajar, yang didiberikan mandat oleh Gubernur atau pejabat yang didiberi kuasa; b) Bila Plt Kepala Sekolah tak mempunyai jabatan fungsional pengajar karenanya Gubernur atau pejabat yang didiberi kuasa sanggup menunjuk Wakil Kepala Sekolah yang mempunyai jabatan fungsional pengajar, dengan member surat mandat.
  6. Tempat dan tanggal lahir mesti sama dengan yang tercantum di Akte Kelahiran/Dokumen Kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan tahapan di bawahnya. contoh: Jakarta, 02 Mei 2001
  7. Ijazah yang tak terpakai, dimusnahkan alasannya yakni kesalahan, atau di-redistribusi wajib dicatatkan di format pendaftaran ijazah di kolom NISN.
  8. Registrasi penerapan ijazah wajib disampaikan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi secara eksklusif atau lewat Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang diputuskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi pada format softcopy (format spreadsheet) dan/atau hardcopy yang ditanhadirani kepala sekolah atau yang didiberikan kewenangan atau mewakili, berstempel sekolah, dengan disertai tanda terima.

D. PETUNJUK KHUSUS REGISTRASI IJAZAH OLEH DINAS PENDIDIKAN

  1. Setiap blangko yang diterima, dimusnahkan, dan didistribusikan oleh Dinas Pendidikan wajib dicatatkan di format-format pendaftaran yang sanggup dilihat di lampiran.
  2. Dokumen pendaftaran ijazah oleh Dinas Pendidikan Provinsi meliputi i. Dokumen pendaftaran pendistribusian blangko ijazah ii. Dokumen pendaftaran pemusnahan dan redistribusi
  3. Di dokumen pendaftaran pendistribusian blangko ijazah, identitas yang wajib dicatatkan sekurang-kurangnya i. Nomor Utama Sekolah Nasional (NPSN) ii. Jumlah blangko ijazah per jenis ijazah yang a. Didistribusikan oleh dinas Pendidikan ke satuan pendidikan dari yang tercantum pada NPSN b. Diterbitkan oleh satuan pendidikan c. Dimusnahkan oleh satuan pendidikan d. Diredistribusi oleh satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain e. Keterangan tujuan redistribusi blangko ijazah f. Dikembalikan di Dinas Pendidikan Provinsi.
  4. Di dokumen pendaftaran pemusnahan dan redistribusi, identitas yang wajib dicatatkan sekurang-kurangnya i. Jenis Ijazah ii. Nomor seri ijazah iii. Waktu pemusnahan (buat pemusnahan) iv. Tujuan redistribusi (buat redistribusi) v. Waktu redistribusi (buat redistribusi) vi. Saksi-saksi vii. Nomor diberita acara
  5. Dokumen pendaftaran ijazah wajib disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Direktur Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan u.p Kasubdit Kurikulum pada format format softcopy (format spreadsheet) dan/atau hardcopy yang ditanhadirani kepala sekolah atau yang didiberikan kewenangan atau mewakili, berstempel sekolah, dengan disertai tanda terima.
  6. Dokumen pendaftaran distribusi ijazah oleh Dinas Pendidikan pada penatausahaannya mesti dilampirkan report pendaftaran penerapan ijazah oleh sekolah pada format softcopy (format spreadsheet) dan/atau hardcopy yang ditanhadirani kepala sekolah atau yang didiberikan kewenangan atau mewakili, berstempel sekolah, dengan disertai tanda terima.
  7. Dokumen pendaftaran pemusnahan dan redistribusi ijazah oleh Dinas Pendidikan pada penatausahaannya mesti dilampirkan diberita program pemusnahan dan redistribusi ijazah.

    Unduh Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh di link di bawah ini:

    Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018

    Unduh File:

    Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018.pdf

    Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

    Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Penatausahaan Blanko Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018. Semoga sanggup bermanfaa.