File Pendidikan Contoh Sk Penetapan Pengurus Komite Sekolah

Contoh Sk Penetapan Pengurus Komite Sekolah

Posted on
Berikut ini ialah berkas contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah buat SD, SMP, Sekolah Menengan Atas atau sederajat. Unduh file format .docx Microsoft Word.

File Pendidikan Contoh Sk Penetapan Pengurus Komite Sekolah
contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah

contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah

Selaku pedoman, diberikut ini kutipan teks dari isi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Mengenai Komite Sekolah:
Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
Komite Sekolah berfungsi pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. 
Pada melaksanakan manfaat dari yang dimaksud pada Pasal 2, Komite Sekolah bertugas buat:
a. mempersembahkan pertimbangan pada penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  1. kebijakan dan kegiatan Sekolah;
  2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
  3. kriteria daya kerja Sekolah;
  4. kriteria kemudahan pendidikan di Sekolah; dan
  5. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat bagus perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya via upaya kreatif dan inovatif;
c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menindaklanjuti keluhan, masukan, Koreksi, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas daya kerja Sekolah.
Upaya kreatif dan inovatif mesti memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
a. orang tua/wali dari pelajar yang masih aktif di Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain: 
  1. mempunyai kesibukan dan sikap hidup yang sanggup menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
  2. anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
  1. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
  2. orang yang mempunyai pengalaman di bidang pendidikan.
d. Persentase dari yang dimaksud pada karakter a, karakter b, dan karakter c menjadi batas terbaik hingga dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang diubahsuaikan dengan kondisi teritori masing-masing.
Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
Anggota Komite Sekolah tak sanggup berasal dari unsur:
a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
c. pemerintah desa;
d. institusi koordinasi pimpinan kecamatan;
e. institusi koordinasi pimpinan daerah;
f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
g. pejabat pemerintah/pemerintah teritori yang membidangi pendidikan.
Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa ialah pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya. 
Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis via rapat orangtua/wali pelajar.
Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau via pemungutan suara.
Pengurus Komite Sekolah diputuskan oleh kepala Sekolah.
Ketua Komite Sekolah diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali pelajar aktif.
Sekolah yang mempunyai pelajar kurang dari 200 (dua ratus) orang sanggup menyusun Komite Sekolah adonan dengan Sekolah lain yang sejenis.
Pembentukan Komite Sekolah adonan difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya.
Pengurus Komite Sekolah tak boleh merangkap menjadi pengurus di Komite Sekolah lainnya.
Anggota Komite Sekolah diputuskan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.
Penetapan Komite Sekolah adonan diputuskan oleh kepala Sekolah yang mempunyai jumlah peserta didik paling banyak.
Komite Sekolah yang telah diputuskan oleh kepala Sekolah mesti menyusun anggaran basic dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).
AD dan ART dari yang dimaksud di ayat (3) paling sedikit memuat hal selaku diberikut:
a. nama dan tempat kedudukan;
b. basic, tujuan dan kegiatan;
c. keanggotaan dan kepengurusan; 
d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
e. keuangan;
f. prosedur kerja dan rapat-rapat;
g. perubahan AD dan ART; dan
h. pembubaran organisasi.
Waktu jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling usang 3 (tiga) tahun dan sanggup dipilih kembali buat 1 (satu) kali lama jabatan.
Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia;
c. tak sanggup melaksanakan kiprah alasannya berhalangan tetap; atau
d. dijatuhi pidana alasannya melaksanakan tindak pidana kejahatan menurut putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan aturan tetap.
Komite Sekolah melaksanakan manfaat dan kiprah via koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi/dewan pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
Komite Sekolah pada melaksanakan manfaat dan kiprah berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.
Komite Sekolah melaksanakan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya buat melaksanakan fungsinya pada mempersembahkan derma tenaga, masukana dan pramasukana, serta pengawasan pendidikan.
Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk menolongan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. 
Komite Sekolah mesti membangun tawaran yang diketahui oleh Sekolah sebelum melaksanakan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
Hasil penggalangan dana dibukukan di rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
Hasil penggalangan dana sanggup diaplikasikan antara lain:
a. menutupi belum sempurnanya biaya satuan pendidikan;
b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tak dianggarkan;
c. pengembangan masukana pramasukana; dan
d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara masuk akal dan mesti dipertanggungjawabankan secara transparan.
Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah mesti:
a. menerima persetujuan dari Komite Sekolah;
b. dipertanggungjawabankan secara transparan; dan 
c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.
Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya pada format menolongan dan/atau sumbangan tak boleh bersumber dari:
a. perusahaan rokok dan/atau institusi yang memakai merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang sanggup diasosiasikan selaku ciri khas perusahan rokok;
b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau institusi yang memakai merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang sanggup diasosiasikan selaku ciri khas perusahan minuman beralkohol; dan/atau
c. partai politik.
Pembiayaan operasional Komite Sekolah dari yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (5) karakter d, diaplikasikan buat:
a. keperluan administrasi/alat tulis kantor;
b. konsumsi rapat pengurus; 
c. transportasi pada rangka melaksanakan fungsi; dan/atau
d. kegiatan lain yang disahkan oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan
Komite Sekolah, bagus perseorangan maupun kolektif dilarang:
a. menjual buku pembelajaran, bahan didik, kelengkapan bahan didik, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
b. melaksanakan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
c. mencederai integritas penilaian hasil mencar ilmu peserta didik secara pribadi atau tak seketika;
d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik gres secara pribadi atau tak seketika;
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara pribadi atau tak seketika;
f. mengambil atau menyiasati laba ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, kiprah dan manfaat komite Sekolah;
g. memanfaatkan aset Sekolah buat kepentingan pribadi/kelompok;
h. melaksanakan kegiatan politik simpel di Sekolah; dan/atau
i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, fungsi, dan manfaat Komite Sekolah.
Komite Sekolah wajib memberikan report kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan kepala Sekolah via pertemuan terencana paling sedikit 1 (satu) kali pada 1 (satu) semester.
Report terdiri dari:
a. report kegiatan Komite Sekolah; dan
b. report hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. 
Komite Sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diakui dan pada rentang waktu paling usang 1 (satu) tahun mesti menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
Di ketika Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 wacana Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dicabut dan ditetapkan tak berlaku.

    Unduh contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Mengenai Komite Sekolah

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Mengenai Komite Sekolah ini silahkan lihat dan unduh di link di bawah ini:

    contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah

    Unduh File:

    SK Penetapan Komite Sekolah.docx

    Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.pdf

    Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.docx

    Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file contoh SK Penetapan Pengurus Komite Sekolah dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Mengenai Komite Sekolah. Semoga sanggup bermanfaa.